KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP )

KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP ) 1 Lukman Hakim 2 Indah Purbasari,SH.,LL.M 3 Ridho Jusmadi, S.H,. M.H
Basyarnas merupakan badan arbitrase yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam Islam kelembagaan Basyarnas memiliki kesamaan ciri dengan tahkim dalam hukum Islam, sehingga putusanya bersifat final and binding. Namun, permohonan pembatalan putusan Basyarnas telah terjadi pada kasus PT. Atriumasta sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP. Hal ini menarik karena putusan pengadilan agama berbeda dengan putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010 sehingga Penelitian ini bertujuan mendapatkan kejelasan kekuatan hukum mengikat putusan Basyarnas dalam prespektif hukum Islam dan Undang- undang Arbitrase. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kasus. Kajian ini menghasilkan pertama, putusan Basyarnas pada kasus tersebut menekankan bahwa adendum dalam murabahah dilarang oleh Islam meskipun pada dasarnya hal itu masih menjadi perdebatan para ahli. Kedua, putusan Basyarnas tidak dapat dibatalkan kecuali bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits sedangkan dalam prespektif undang-undang arbitrase pembatalan dapat dilakukan sesuai pasal 70,71,72 Undang-undang Arbitrase. Ketiga, berdasarkan undang-undang arbitrase dan kekuasaan kehakiman pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan dari Basyarnas. Akan tetapi, apabila pembatalan putusan Basyarnas diselesaikan oleh pengadilan negeri, putusan yang dihasilkan cenderung pada BW dan tidak akan mencerminkan Hukum Islam. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan khusus tentang Basyarnas sehingga Basyarnas akan mempunyai kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, perlu adanya fatwa DSN MUI tentang perjanjian tambahan dalam murabahah karena pada dasarnya kasus tersebut permasalahanya terletak pada pemahaman perjanjian tambahan dalam murabahah dimana dalam putusanya Basyarnas menyatakan hal tersebut adalah dilarang dalam Hukum Islam.