IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH DI BMT NU SOCAH BANGKALAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan syariah pada BMT NU Socah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 13 mengenai usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak pengelola BMT NU Socah. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah di BMT NU Socah telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, verifikasi dokumen, survei kelayakan usaha menggunakan analisis 5C, persetujuan pembiayaan, hingga pencairan dana kepada nasabah. Produk pembiayaan yang tersedia antara lain Al-Qardhul Hasan, Murabahah, Bai’ Bitsamanil Ajil, Mudharabah, Musyarakah, Rahn, serta pembiayaan tanpa jaminan. Dalam praktiknya, pembiayaan Rahn menjadi produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jaminan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan syariah, serta potensi pembiayaan bermasalah. Secara umum, implementasi pembiayaan syariah di BMT NU Socah telah mendukung pemberdayaan UMKM dan sejalan dengan ketentuan dalam PP No. 7 Tahun 2021.rnKata kunci: BMT, Koperasi Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM