ASPEK HUKUM PERIZINAN USAHA PARIWISATA YANG DIKELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KERTAGENA DAJAH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN

BUMDes di Desa Kertagena Dajah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berdasarkan informasi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tidak memiliki perizinan usaha pariwisata. Perizinan merupakan kewajiban yang harus dimiliki pelaku usaha yang diperlukan sebagai legalitas. Tujuan adanya perizinan memberikan kontribusi dari retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap BUMDes tanpa perizinan usaha pariwisata di Desa Kertagena Dajah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sosiologi hukum.rnHasil penelitian ini menunjukkan belum adanya penjatuhan sanksi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap BUMDes di Desa Kertagena Dajah dalam menjalanan usaha pariwisata tanpa perizinan. hal ini, dikarenakan Satpol PP selaku pemberi sanksi belum berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengaturan kewajiban memiliki perizinan dan sanksi terhadap pelaku usaha tanpa perizinan usaha di Kabupaten Pamekasan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanam Modal meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan berusaha, penghentian fasilitas kegiatan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha.