ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELINDUNGAN PEKERJA INFORMAL DALAM SISTEM BAGI HASIL KAPSTER: BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN KONSEP AL- ‘ADL DALAM SYIRKAH MUDHARABAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja di sektor informal,rnkhususnya pada usaha pangkas rambut yang menerapkan sistem bagi hasil antararnpemilik usaha dan pekerja (kapster). Dalam praktiknya, hubungan kerja tersebutrnsering tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, kurangnya transparansi dalam pem-rnbagian hasil, serta minimnya perlindungan hukum terhadap pekerja. Di sisi lain,rnUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan diharapkanrnmampu memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektorrninformal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagirnpekerja informal dalam sistem bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 6rnTahun 2023 serta meninjau penerapan prinsip keadilan dalam Syirkah mudharabahrnterhadap sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha pangkas rambut.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanrnyuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadaprnperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnyarnUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta prinsip keadilan dalam Syirkahrnmudharabah sebagai perspektif analisis. Adapun pendekatan empiris dilakukan me-rnlalui penelitian lapangan pada usaha pangkas rambut dengan teknik pengumpulanrndata berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperolehrnkemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, pen-rnyajian data, dan penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja in-rnformal yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam sistemrnbagi hasil belum terlaksana secara optimal seperti perjanjian kerja tertulis (Pasa57),rnhak istirahat, dan hak cuti (Pasal 79). Ditinjau dari perspektif keadilan dalamrnSyirkah mudharabah, sistem bagi hasil pada dasarnya diperbolehkan berdasarkanrnPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 TentangrnKompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 139, kemudian juga hubunganrnkerja harus didasarkan pada kesepakatan para pihak (taradhin). Namun, pelaksa-rnnaannya belum sepenuhnya mencerminkan Ketentuan diatas karena masih terdapatrnketidakjelasan akad, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kesepakatan, sertarnbelum terwujudnya keseimbangan antara kontribusi para pihak dengan bagian hasilrnyang diterima. Berdasarkan temuan penelitian, skema bagi hasil 60:40 yang dit-rnerapkan Pangkas Rambut Pratama Dan Primadona lebih mencerminkan prinsiprnkeadilan dibandingkan skema 50:50 karena lebih sesuai dengan kontribusi masing-rnmasing pihak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlin-rndungan hukum dan kejelasan mekanisme bagi hasil guna mewujudkan hubunganrnkerja yang adil dan berkelanjutan