PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA MIKRO SEKTOR PARIWISATA DI KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah daerah diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan peran serta masyarakat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada hal tersebut dalam menentukan arah pembangunan dan secara praktis menunjuk pada upaya-upaya memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pelakunya mayoritas adalah rakyat yang kurang dalam pengaksesan permodalan dan penguasaan pasar. Ciri khas suatu daerah yang sering dicari oleh wisatawan umumnya disediakan oleh UMKM tersebut. Dengan adanya perkembangan pariwisata di Kabupaten Sampang maka berkembang pula UMKM yang mendukung sektor pariwisata yang banyak menyediakan kebutuhan wisatawan khususnya yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Sampang. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah di Kabupaten Sampang yaitu dengan pengembangan serta pemberdayaan UMKM melalui bentuk pola kemitraan baik dengan pihak dari dalam maupun pihak swasta. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan, mengambil dan membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa risiko keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur kembali kesepakatan bila diperlukan. Praktik kemitraan di Kecamatan Sreseh khususnya di Desa Klobur dan Desa Marparan dalam praktiknya menggunakan jenis/macam pola kemitraan subkontrak dan pola kemitraan kerjasama operasional. Perjanjian kemitraan pelaku UMKM dengan mitra di Desa Wisata Desa Klobur dan Desa Marparan dibuat secara lisan atau tidak tertulis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 PerBup Sampang 14/2015 yang mengatur “setiap perjanjian kemitraan yang dilakukan baik itu dengan pihak dalam negeri maupun dengan asing harus tertuang dalam perjanjian dengan bentuk dibawah tangan atau akta notaris”.