Analisis Keabsahan Klausul Uang Muka Non-Refundable dalam Perjanjian Sewa Kos di Lingkungan Kampus Universitas Trunodjoyo Madura(UTM)Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Pertumbuhan jumlah mahasiswa di Universitas Trunodjoyo Madura berdampak pada meningkatnya permintaan hunian sementara berupa rumah kos di sekitar lingkungan kampus. Praktik perjanjian sewa kos umumnya dilakukan secara lisan dan informal tanpa kontrak tertulis yang mengikat. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah pemberlakuan klausul uang muka non-refundable yang ditetapkan secara sepihak oleh pemilik kos tanpa transparansi yang memadai, sehingga menempatkan mahasiswa selaku penyewa pada posisi tawar yang lemah dan berpotensi menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan klausul uang muka non-refundable pada perjanjian sewa kos di lingkungan kampus Universitas Trunodjoyo Madura, serta menilai keabsahannya berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di kawasan kos sekitar kampus Universitas Trunodjoyo Madura, tepatnya di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik kos dan mahasiswa penyewa, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik klausul uang muka non-refundable pada perjanjian sewa kos di lingkungan kampus UTM berlangsung secara lisan, sepihak, dan tanpa transparansi yang memadai. Menurut hukum perlindungan konsumen, klausul yang ditetapkan secara sepihak tersebut berpotensi batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya apabila pembatalan disebabkan oleh kelalaian pemilik kos. Menurut hukum Islam, klausul non-refundable hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif: disampaikan secara jelas sebelum pembayaran, diterima atas dasar kerelaan (rid}a> yang sesungguhnya, dan pembatalan murni berasal dari kehendak penyewa tanpa kesalahan pihak pemilik kos. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, penahanan uang muka bertentangan dengan prinsip keadilan, asas kerelaan, dan larangan mengambil harta orang lain secara batil sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: 29. Dengan demikian, baik hukum perlindungan konsumen maupun hukum Islam menegaskan bahwa keabsahan klausul uang muka non-refundable tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung sepenuhnya pada transparansi, kerelaan para pihak, dan tidak adanya kelalaian di pihak pelaku usaha.