TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (104kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (251kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (288kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (236kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (161kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (211kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-31329-190111100261_Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (101kB)
Abstract
ABSTRAKrnDeforestasi merupakan kegiatan penebangan hutan secara berlebihan tanpa adanya batasan serta reforestasi atau penanaman kembali. Tindakan Deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan pada hutan di Indonesia. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui ketentuan pembukaan lahan hutan untuk pengalih fungsian lahan sawit di Indonesia dan sinkronisasi ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.rnPenelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan cara melakukan peninjauan terhadap pasal-pasal yang tertulis dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan hutan dan perkebunan di Indonesia.rnBerdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Ketentuan pembukaan lahan hutan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya sinkronisasi ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pembukaan lahan hutan di Indonesia dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam UU PPLH pada Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g tertera asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, dan keadilan. Asas-asas tersebut sesuai dengan prinsip 2 deklarasi Stockholm, dan dapat dikatakan Indonesia telah menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku dengan prinsip hukum lingkungan Internasional.rnKata kunci : Deforestasi, Hutan, Hukum lingkungan
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM ALDI KUSUMA |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Deforestasi; Hutan; Hukum lingkungan |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 10:01 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:22 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/31854 |
