HUBUNGAN WEWENANG KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

ABSTRAKrnHubungan wewenang antara Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai hubungan mitra kerja. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 Jonto Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 yang pada instinya menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Desa tidak hanya semata-mata ditugaskan pada Kepala Desa saja ataupun BPD saja, dalam hal ini adanya sifat koordiastif dalam pembentukannya. Namun pada faktanya, peran BPD dapat menjadi kurang optimal karena berbagai faktor, baik karena tidak ada kesempatan atau rendahnya kesadaran SDM. Kemudian apakah dari hal tersebut terdapat peraturan yang mengaturnya apabila diantara keduanya tidak melaksanakan kewenagannya dalam pembentukan peraturan desa sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Apakah hal terebut berdampak pada sah atau tidaknya terhadap peraturan yang dibentuk.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.rnHasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa secara konsep akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pembuatan suatu peraturan sesuai dengan prosedur, maka merupakan suatu produk hukum yang cacat secara prosedur. Akibat terhadap peraturan tersebut menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana atas akibat dari tidak terpenuhinya syarat formil dari pementukan peaturan perundang-undangan, sehingga secara asas hukum peraturan desa tersebut dapat dibatalkan.rnKata Kunci : Kepala Desa, Badan Peermusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa