Tinjauan Viktimologis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyintas Konflik Sunni-Syiah Sampang

Peran hukum pidana dalam menjaga ketertiban masyarakat tak bisa diabaikan. Keberhasilannya berkaitan erat dengan perlindungan korban kekerasan. Konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura, dipicu oleh faktor pribadi, ekonomi, dan politik, dengan agama sebagai pemicu utama. Tindakan kekerasan terhadap kelompok Syiah berdampak fatal. Pemahaman viktimologi penting dalam mengatasi konsekuensi jangka panjang. Analisis viktimologi akan mendalami dampak konflik, fokus pada perlindungan hukum korban dalam UU No. 31 Tahun. 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta upaya rekonsiliasi. Penanganan konflik sosial, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012, relevan untuk memastikan perlindungan kuat bagi penyintas.rnrnMetode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris menggunakan pendekatan Socio Legal Approach yang menggabungkan analisis normatif norma yuridis dengan pendekatan non-hukum atau aspek sosial. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder melalui buku, literatur, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif.rnrnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa viktimisasi terhadap penyintas dimulai ketika Tajul Muluk, penganut Syiah, memperkenalkan ajarannya secara terang-terangan sejak 2004. Konflik meningkat ketika Tajul melanggar kesepakatan untuk tidak menyebarkan ajarannya, memicu kekerasan dan pembakaran pada 29 Desember 2011. Pasca kejadian pembakaran MUI Sampang mengeluarkan fatwa terkait ajaran Syiah sesat dan menyesatkan juga menjadi salah satu faktor viktimisasi terhadap penyintas, perbuatan gerakan anti Syiah yang menggunakan kekerasan dan pembakaran menjadi terlegitimasi dan semakin membesar atas adanya fatwa MUI Sampang terkait ajaran Syiah yang sesat. Perlindungan terhadap penyintas selalu diupayakan oleh lembaga terkait seperti KPAI,Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Pemerintah Sampang yang berkoordinasi dengan aparat Kepolisian.