ANALISIS HUKUM ADAT TERHADAP MASYARAKAT BATAK TOBA YANG TIDAK MELAKUKAN PERKAWINAN SECARA ADAT

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah berlaku selama 44 tahun di Indonesia dan zaman pun semakin pesat serta. Apakah kewajiban dalam melaksanakan perkawinan bagi masyarakat harus dilakukan secara adat itu masih berlaku. Sementara di sisi lain, menurut hukum perkawinan yang berlaku perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya itu. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh kejelasan status perkawinan masyarakat suku Batak Toba yang tidak dilaksanakan secara adat dan akibat bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan masyarakat suku Batak Toba yang tidak dilaksanakan secara adat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan secara fakta. Penelitian ini menggunakan data penelitian data primer diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan yang ditentukan secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja atau penulis yang menentukan sendiri dan data sekunder data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status perkawinan yang tidak dilaksanakan secara hukum adat Batak Toba tidak diakui perkawinan tersebut oleh adat Batak Toba sehingga pasangan tersebut tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan haknya dalam kegiatan-kegiatan adat. Sedangkan akibat hukumnya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan secara hukum adat suku Batak Toba adalah tidak diakui hak-hak adatnya, seperti tidak bisa melakukan perkawinan secara adat sebelum orang tuanya melakukan perkawinan secara adat. Dalam hal hak waris, anak tersebut dapat memperoleh warisan dari orang tuanya akan tetapi tidak dapat hak mewaris dari keluarga atau kerabat dari pihak ibunya.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Batak Toba