OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT KAB. SUMENEP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan penelitian ini yaitu memberikan solusi agar peran Inspektorat
Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumenep optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metoda studi kasus tipe deskriptif. Inspektorat Kab. Sumenep dipilih
sebagai situs penelitian karena adanya indikasi awal kondisinya tidak ideal.
Peneliti menentukan enam orang informan. Pengumpulan data menggunakan
gabungan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan Focus Group
Discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kab. Sumenep
dalam melaksanakan perannya belum optimal karena mengalami beberapa
hambatan. Optimalisasi peran Inspektorat dimulai dari tahap perencanaan yaitu
dengan reviu RKA-SKPD dilaksanakan bulan Agustus dan September; komitmen
SKPD dan TAPD untuk menindaklanjuti rekomendasi reviu dan pemberian sanksi
untuk SKPD yang bandel; menyerahkan dokumen pendukung; dan reviu
dilakukan di inspektorat pembantu wilayah. Optimalisasi peran di tahapan
pelaksanaan dan penatausahaan yaitu penambahan anggaran untuk monitoring;
Probity audit masuk program pengawasan; lebih proaktif sebagai konsultan bagi
SKPD. Optimalisasi tahap pelaporan yaitu : reviu LKPD dilakukan bersamaan
dengan penyusunan LKPD; peningkatan kompetensi auditor terhadap LKPD; dan
rekomendasi dalam reviu LKPD dilaksanakan secara optimal. Optimalisasi peran
Inspektorat Kab. Sumenep di tahap pertanggungjawaban dilakukan dengan
penguatan Inspektorat secara kelembagaan; penegasan Komitmen Dukungan
Kepala Daerah kepada Inspektorat; auditor menghindari penugasan yang
berpotensi “ewuh pakewuh”; rekrutmen auditor berlatar akuntansi dan teknik sipil
dan penambahan auditor sebanyak 46 orang; peningkatan kompetensi auditor;
pemberian sanksi tegas bagi SKPD/auditi; mendokumentasikan berita acara
konfirmasi NHP; Bupati melarang SKPD memberikan sesuatu (hadiah) kepada
auditor dan penegasan komitmen pimpinan (Bupati dan Inspektur) agar auditor
patuh terhadap kode etik dan standar audit; penambahan anggaran pengawasan
minimal 1% dari APBD; dan melakukan langkah-langkah menaikkan kapabilitas
APIP ke level 3.