RASIONALITAS KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGESAMPINGAN LEGAL STANDING DAN PENILAIAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM): ANALISIS PUTUSAN NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam mengesampingkan syarat legal standing serta metode penafsiran hukum yang digunakan dalam menilai dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada Putusan Nomor 183/PHPU.BUP-rnXXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan syarat legal standing yang didasarkan pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengedepankan keadilan substantif, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan pemeliharaan integritas demokrasi. Mahkamah menilai bahwa keberadaan dugaan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilihan harus diperiksa terlebih dahulu demi menjamin kemurnian kedaulatan rakyat. Dalam menilai dugaan pelanggaran TSM, Mahkamah menggunakan metode penafsiran sistematis, teleologis, dan konstitusional dengan menempatkan prinsip demokrasi, kejujuran, dan keadilan pemilu sebagai dasar pertimbangan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.rnKata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Legal Standing, Pelanggaran TSM, Rasionalitas Konstitusional, Sengketa Pilkada.