DILEMATIS BADAN KOORDINASI WILAYAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

Bakorwil merupakan Institusi yang peran dan posisinya cukup strategis. Karena perannya dalam membantu menjalankan peran Gubernur ketika mengoordinasikan luasnya wilayah provinsi. Namun, di dalam UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 18 Tahun 2016 Bakorwil tidak dibentuk, tetapi ada Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang susunan serta pembentukan Bakorwil yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinator Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Hingga sekarang keberadaan Bakorwil yang dianggap sebagai perangkat daerah yang berada di JawaTimur masih dipertanyakan. Dilakukannya penelitian ini harapannya untuk mengetahui apakah keberadaan sebenarnya dari Bakorwil merupakan Organisasi Perangkat Daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, sedangkan pendekatan konseptual adalah terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Keberadaan Bakorwil bukan merupakan perangkat daerah jika dilihat berdasarkan peraturan perundnagan-undangan Bakorwil tidak dibentuk, sehingga keberadaan Bakorwil saat ini dianggap tidak sah. Demi penyelenggarakan pemerintahan yang efisien serta efektif, saran yang bisa diberikan kepada Bakorwil adalah pembubaran karena keberadaannya dengan tugas sebagai tangan panjang gubernur tidak sejalan dan tidak memenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat opsi bakorwil bisa dibubarkan.

Kata Kunci: Bakorwil, Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah