Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum

ABSTRAK
Peran lembaga peradilan berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam pengadilan. Fungsi peradilan umum yang tersusun atas dua tingkatan lembaga peradilan sebagai peradilan judex facti. Pengaturan terkait dengan kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam undang – undang yang sama yakni UU Nomor 8 tahun tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pemberlakuan hukum acara antar tingkatan peradilan ini pun berbeda, dalam pengadilan negeri menggunakan HIR dan Rbg kemudian pada pengadilan tinggi menggunakan UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengaturan Peradilan Ulangan. Kekaburan terkait kompetensi absolut pengadilan tinggi dalam menerapkan hukum acara perdata merupakan isu dalam penelitian ini. Kewenangan mengadili pengadilan tinggi dalam kaitannya dengan praktik beracara dalam memutus perkara perdata.
Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual atau conceptual approach dengan cara menelaah UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengaturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder menggunakan referensi buku, jurnal penelitian serta penelitian yang ada sebelumnya. Serta analisis bahan hukum yang digunakan metode analisis kualitatif bersifat deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang kewenangan mengadili pengadilan tinggi belum memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pemeriksaan perkara perdata yang dibawa dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. UU Nomor 20 Tahun 1947 yang mengatur tentang hukum acara yang berlaku pada pengadilan tinggi pun tidak mengatur tentang kompetensi absolutnya. Sehingga perlu diadakan pembahuran undang – undang pada pengadilan tinggi di tingkat banding. Selanjutnya terkait dengan perintah melaksanakan putusan pada tingkat pengadilan tinggi yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi terletak pada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.

Kata Kunci : Kompetensi, Absolut, Pengadilan Tinggi