Analisis Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perspektif KHES (Studi Kasus Pengadilan Agama Sumenep)

Perkembangan perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan adalah situasi dimana dua pihak atau lebih telah dihadapkan pada perbedaan kepentingan seperti halnya dalam putusan Hakim No-mor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Su-menep. Dalam hal ini penggugat merasa dirugikan karena tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji, maka dari itu penulis berinisiatif untuk menganalisis putusan hakim No-mor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah melalui perspektif KHES.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif atau studi kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer yaitu putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp serta dengan data sekunder yang didapatkan melalui literatur kepustakaan, informasi dari Pengadilan Agama Sumenep yang digunakan sebagai pendukung pada sumber data sekunder. Dengan tiga tahap pengumpulan data yaitu editing (pemeriksaan data), organizing, dan analyzing. Teknik analisis data nya yaitu dengan proses analisis yang fokusnya pada putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp kemudian dikumpulkan secara deskrpitif kualitatif dan disusun secara sistematis lalu dianalisis dan disesuaikan dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek menyatakan sah demi hukum tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah yang telah disepakati, membayar biaya perkara dan penggugat dinya-takan sah sita jaminan atas tanah kosong atas nama tergugat. Lalu pertimbangan hukum yang digunakan Hakim adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam menetapkan putusan hakim juga mencamtumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sudahlah tepat dan sesuai. Hanya saja dalam putusan tersebut juga dapat diperjelas dalam penulisan baik pasal dan ayat pada Undang-Undang sehingga dapat memberikan dasar hukum yang eksplisit.