TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM PEMBAYARAN SEWA LAHAN PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Songowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan)

ABSTRAK

Utang Piutang merupakan praktik yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan sebagai rasa tolong menolong sesama manusia. Namun pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan praktek Utang Piutang pada umumnya, seperti yang terjadi di Desa Songowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dimana para pihak melakukan Utang Piutang dengan pelunasan hutang yang telah ditetapkan bersama namun ketika jatuh tempo pihak yang berhutang belum bisa melunasi hutangnya, sebagai gantinya pihak berhutang menawarkan sawahnya untuk disewakan lahannya sebagai ganti atas pelunasan hutangnya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana praktek Utang Piutang yang terjadi di Desa Songowareng dan mengenai tinjauan Hukum Islam mengenai praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan kemudian menganalisis berdasarkan tinjauan Hukum Islam berkaitan dengan praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumtasi.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian di Desa Songowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan didalam pelaksanaannya terdapat yang menganjal dan dapat dianggap haram berdasarkan Hukum Islam. dalam Utang Piutang terdapat perubahan akad menjadi akad sewa menyewa apabila dilihat dari Hukum Islam pada saat melakukan kesepakatan sewa terdapat unsur keterpaksaan maka dalam rukun dan syarat sewa tidak terpenuhi yaitu syarat dalam ijab qabul yaitu terdapat unsur keterpaksan oleh muqtaridh dan dalam praktek tersebut terdapat unsur riba yaitu didalam Utang Piutang tersebut terdapat tambahan utang menurut Hukum Islam mengharamkan adanya riba. Pembayaran hutang yang dibayar dengan sewa lahan pertanian hal tersebut membuat ketidak sepadanan pembayaran hutang sehingga dapat mengakibatkan menarik manfaat atas orang lain.
Kata Kunci : Utang Piutang, Pembayaran Sewa, Hukum Islam