PERSPEKTIF AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI QRIS PADA TRANSAKSI RITEL DI WARUNG MADURA 24 JAM "GHUSER" KOTA SURABAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik pembebanan biaya transaksi QRIS pada Warung Madura 24 Jam “Ghuser” Kota Surabaya dengan prinsip akad Wakālah bil Ujrah dalam hukum Islam serta mengkaji implikasi hukum dan nilai keadilan syariahnya. Metode penelitian yangrndigunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh langsung melalui observasi partisipatif pasif serta wawancara semi-terstruktur dengan pemilik warung dan konsumen, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur akademik, jurnal, dan regulasi resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warung Madura “Ghuser” menetapkan biaya tambahan (surcharge) berupa tarif tetap (flat rate) sebesar Rp1.000 untuk setiap transaksi non-tunai guna mengalihkan beban operasional Merchant Discount Rate (MDR). Dalam pelaksanaannya, ditemukan asimetri informasi akibat ketiadaan pemberitahuan visual tertulis di meja kasir. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik pembebanan biaya administrasi QRIS kepada konsumen tersebut berstatus fāsid (cacat atau rusak secara hukum) karena tiga faktor akumulatif: 1) salah sasaran subjek beban, di mana kewajiban membayar upah (ujrah) seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh pedagang selaku pemberi kuasa (muwakkil), bukan dialihkan kepada konsumen yang hanya terikat akad jual beli (al-bay‘); 2) cacat kerelaan (tarāḍī) akibat ketiadaan transparansi di awal transaksi yang memicu unsur tadlīs dan gharar, sehingga menimbulkan kerelaan semu bersifat keterpaksaan psikologis (ikrāh ma‘nawī); serta 3) ketidakadilan proporsional yang melanggar prinsip al-ghunmu bil ghurmi karena tarif tetap tersebut sangat memberatkan konsumen mikro. Sebagai solusi etika bisnis syariah, pelaku usaha disarankan mengintegrasikan biaya MDR secara proporsional ke dalam Harga Pokok Penjualan (HPP) guna mewujudkan harga final (thaman musammā) yang transparan dan berkah.