TANGGUNG JAWAB OPERATOR SELULER ATAS TIDAK ADANYA PELAPORAN SISA NILAI KUOTA TIDAK TERPAKAI KEPADA NEGARA

Layanan internet prabayar menimbulkan persoalan hukum terkait status nilai kuota internet yang tidak terpakai dan hangus setelah masa aktif berakhir. Permasalahan ini muncul karena Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur secara tegas mekanisme pelaporan nilai sisa kuota sebagai bagian dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi, padahal pendapatan kotor menjadi dasar perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal yang merupakan hak negara.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif menggunakan metode berpikir deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kuota internet prabayar yang tidak terpakai secara yuridis termasuk dalam kategori pendapatan kotor karena berasal dari kegiatan usaha telekomunikasi yang sah dan telah menjadi bagian dari kekayaan operator sejak pembayaran diterima. Oleh karena itu, nilai tersebut seharusnya menjadi dasar perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kewajiban Pelayanan Universal. Tidak dilaporkannya nilai kuota tidak terpakai dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi operator seluler, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti mengurangi hak negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.