URGENSI PENAMBAHAN KETENTUAN PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memperoleh perlindungan hukum selama informasi yang dimiliki bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme pendaftaran Rahasia Dagang. Di sisi lain, Undang-Undang tersebut justru mewajibkan pencatatan pengalihan hak dan perjanjian lisensi Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal tersebut menimbulkan ketidakcukupan norma dan inkonsistensi norma yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam aspek pembuktian kepemilikan Rahasia Dagang ketika terjadi sengketa atau pelanggaran.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundaang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, literatur, jurnal hukum, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Rahasia Dagang dan HKI, dan bahan tersier sebagai pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme pendaftaran Rahasia Dagang, sementara pengalihan hak dan lisensi wajib dicatatkan pada DJKI. Ketiadaan mekanisme tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum preventif dan menyulitkan pembuktian kepemilikan Rahasia Dagang dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penambahan ketentuan pendaaftaran dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang melalui pengaturan mekanisme pendaftaran Rahasia Dagang yang bersifat administratif dan tertutup.