PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH UPTD PPA KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kasus persetubuhanrnterhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bangkalan meskipun telah terdapatrnberbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Pasalrn59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakrnmengamanatkan adanya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korbanrnkejahatan seksual. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kabupaten Bangkalanrnmemiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, sertarnpemulihan terhadap anak korban persetubuhan. Rumusan masalah dalam penelitianrnini adalah: (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadaprnanak korban persetubuhan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan berdasarkanrnPasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan (2) apa saja kendala yangrndihadapi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan perlindunganrntersebut.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridisrnsosiologis) dengan pendekatan socio-legal. Lokasi penelitian di UPTD PPArnKabupaten Bangkalan. Sumber data meliputi data primer (wawancara dengan PLTrnKepala UPTD PPA dan Konselor UPTD PPA) dan data sekunder (peraturanrnperundang-undangan, buku, jurnal, laporan tahunan). Teknik pengumpulan datarnmelalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datarnmenggunakan metode kualitatif dengan teori efektivitas hukum Lawrence M.rnFriedman yang menitikberatkan pada tiga komponen: substansi hukum (legalrnsubstance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan khususrnterhadap anak korban persetubuhan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan telahrndilaksanakan melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampinganrnpsikologis, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya belumrnberjalan secara optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M.rnFriedman, masih terdapat hambatan pada aspek substansi hukum, struktur hukum,rndan budaya hukum. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber dayarnmanusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakatrnuntuk melaporkan kasus yang terjadi karena faktor rasa malu dan stigma sosial.rnOleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, dukungan fasilitas, sertarnsosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindunganrnterhadap anak korban persetubuhan di Kabupaten Bangkalan.