TANTANGAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Penelitian ini berfokus pada analisis kritis terhadap kerangka hukum di Indonesia mengenai perlindungan saksi dan korban dalam kasus perdagangan manusia, mengkaji efektivitas dan tantangan dari perspektif keadilan yang bermartabat. Menekankan perlunya sistem peradilan yang adil, studi ini menggali implementasi undang-undang dan peraturan yang ada terkait dengan hak dan perlindungan saksi dan korban dalam kasus Perdagangan Orang (TPP). Dengan menggunakan metodologi hukum normatif, penelitian ini menganalisis secara ekstensif norma-norma dan materi hukum nasional dan internasional, termasuk perbandingan antara undang-undang nasional dan konvensi internasional seperti Protokol Palermo. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan penegak hukum mengenai pentingnya hak-hak tersebut, ditambah dengan keterbatasan sumber daya, mengakibatkan pelanggaran hak identitas bagi saksi dan korban. Selain itu, tantangan-tantangan yang teridentifikasi adalah persepsi ancaman terhadap saksi dan korban, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di lembaga penegak hukum, ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus TPP, kurangnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum, dan sulitnya menyeimbangkan hak-hak korban dan terdakwa. . Studi ini juga menyoroti pentingnya kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi bagi para korban, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia melampaui proses peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyelidiki undang-undang dan kebijakan yang ada namun juga mengidentifikasi kesenjangan dan potensi perbaikan untuk memastikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam pemberantasan TPP sejalan dengan prinsip keadilan yang bermartabat. Tujuannya adalah untuk berkontribusi secara signifikan dalam mengembangkan sistem peradilan yang lebih efektif, adil, dan peka terhadap hak asasi manusia di Indonesia.rnKata Kunci : Perdagangan Manusia; Perlindungan Saksi; Kerangka Hukum; Indonesia; Hak Korban