PERATURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGUPAYAKAN KETAHANAN PANGAN (FOOD SECURITY) DI KABUPATEN SUMENEP

ABSTRAK
Ketahanan pangan merupakan masalah yang serius yang pernah dialami hingga saat ini di Indonesia. Indonesia yang merupakan anggota dari WTO kemudian meratifikasi Agreement of Agriculture yang dituangkan menjadi UU No Tahun 1994 yang diganti dengan UU No 18 Tahun 2018 tentang Pangan yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban menjamin dan melindungi ketersediaan pangan saah satunya di Kabupaten Sumenep. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini Bagimana pengaturan Food Security di dalam Hukum Internasional dan Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tentang Food Security telah sesuai dengan Agreement of Agriculture. Penelitian ini bertujuan tentang mengetahui bagaimana pengaturan Agreement of Agriculture di dalam Hukum Internasional dan bagaimana kesesuaian kebijakan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Sumenep tentang Food Security dengan Agreement of Agriculture. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan didalam hukum internasional mengalami banyak putaran. Namun, putaran terpenting adalah putaran Tokyo tentang penetapan safe guards dan putaran Uruguay tentang GATT, GATS, TRIPs serta awal tebentuknya WTO secara resmi yang kemudian menghasilkan Agreement of Agriculture. Dalam Permasalahan ketahanan pangan di daerah Pemda Sumenep mengambil kebijakan dalam Perda No 02 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang kemudian secara khusus Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun Peraturan Daerah ini belum dapat berjalan dikarenakan belum adanya peraturan bupati didalamnya dan tidak sesuai dengan adanya Agreement of Agriculture. perlu adanya revitaIisasi peranan negara daIam kelola pasar pertanian dalam negeri dengan cara integrasikan antara pembangunan pada sektor pertanian dalam negeri serta poIitik luar negeri, terkhusus daIam perundingan terkait perdagangan dengan kebijakan yang mengatur ketahanan pangan dalam negeri dan perlu adanya pembentukan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana dari adanya Perda No 5 Tahun 2020 dan juga perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi didalam substansi Perda tersebut dengan adanya Agreement of Agriculture. Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Agreement Of Agriculture, World Trade Organization