PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN RENTAL RODA EMPAT ATAS PENGENAAN DENDA E-TILANG YANG DISEBABKAN OLEH PENYEWA

ABSTRAKrnPerkembangan teknologi lalu lintas saat ini memunculkan inovasi baru dalam pengenaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Adanya E-Tilang diharapkan menjadi sarana yang efektif dan efesien agar terciptanya ketertiban pengendara dalam berlalu lintas. Namun, hadirnya E-Tilang membawa dampak bagi pemilik kendaraan rental roda empat yang menyewakan kendaraannya secara lepas kunci. Pemilik kendaraan rental roda empat dirugikan atas pengenaan denda pelanggaran yang dilakukan penyewa. Surat pemberitahuan E-Tilang yang dikeluarkan kepolisian melalui riwayat pelanggaran dikirimkan berdasarkan alamat pemilik kendaraan dan tidak dikeluarkan secara langsung. Sehingga surat E-Tilang datang ke alamat pemilik kendaraan rental saat penyewa tidak lagi menggunakan mobil sewanya, dalam artian masa sewanya sudah habis. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, sanksi denda E-Tilang dapatkah dibebankan kepada pemilik kendaraan rental roda empat mengingat yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah penyewa. Kedua, perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental roda empat yang dikenai sanksi denda akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penyewa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi denda E-Tilang karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penyewa tidak dapat dibebankan pada pemilik rental karena pelanggaran melekat pada orang yang melakukan pelanggaran, sebagaimana berdasarkan Pasal 1564 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan rental roda empat yang dikenai sanksi denda akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penyewa, dapat ditinjau dari perlindungan hukum internal maupun perlindungan hukum eksternal.rnKata Kunci: Perlindungan Hukum, Sewa Mobil, Sistem E-Tilang.