Pengaturan Azas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penyuapan Menurut Perspektif Indonesia dan Hong Kong

ABSTRAK

Susahnya pembuktian dalam tindak pidana penyuapan maka, Indonesia menerapkan azas pembalikan beban pembuktian akan tetapi, hanya untuk delik yang berkenaan tentang gratifikasi dan juga yang berkaitan dengan suap. Azas itu juga diterapkan oleh Hong Kong yang memiliki sistem hukum Anglo-Saxon dalam Cap 201 – Prevention Of Bribery Ordinance. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pengaturan azas tersebut di Indonesia dan Hong Kong lalu bagaimana pengaturan azas tersebut yang sesuai bagi Indonesia di masa mendatang.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitan normatif merupakan jenis penelitian yang berorintas pada pengkajian terhadap undang-undang yang dikaitkan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa azas pembalikan beban yang diterapkan di Indonesia bertentangan dengan yang dianut oleh Indonesia, pengaturannya pun bersifat terbatas dan berimbang yang hanya diberlakukan pada delik yang berkenaan tentang pemberian (gratification) dan juga yang berkaitan dengan suap (bribery). Sedangkan pengaturan azas tersebut di Hong Kong diberlakukan pada delik yang berkaitan dengan kepemilikan harta yang tidak jelas asal usulnya. Namun, pengaturan azas tersebut di Indonesia berbeda dan tidak rinci seperti halnya pengaturan yang terdapat di Hong Kong. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan diantara pengaturan azas tersebut di kedua Negara. persamaannya ialah sama-sama hanya berlaku pada saat pemeriksaan di pengadilan, berpatokan dengan ketidak seimbangnya antara pemasukan dengan pengeluaran, dan akan dinyatakan bersalah apabila terdakwa tidak dapat menjelaskan harta kekayaan yang telah ia dapatkan bukan berasal dari tindak pidana yang diatur pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada peletakan dalam peraturan perundang-undangan, subjek hukum yang dituju, dan hal yang ditekankan dalam pengaturan azas pembalikan beban pembuktian.

Kata Kunci: Azas Pembalikan Beban Pembuktian dan Tindak Pidana Penyuapan