KEWENANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OPTIMALISASI PRODUKSI GARAM RAKYAT MELALUI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI DI KABUPATEN SUMENEP)

ABSTRAK
Daerah Provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten,dan daerah kota memunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang- undang. Kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945) Diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian ini difokuskan pada penelitian empiris yaitu bertujuan menganalisis hukum yang bekerja pada masyarakat dan menggunakan pendekatan eksploratif dengan sumua sumber yang diperoleh dianggap penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Pemerintah Kabupaten Berwenang memberikan pemberdayaan dan memberikan perlindungan terhadap petambak garam serta memberikan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan. Implementasi dari kewenangan tersebut berupa pendidikan dan pelatihan,kemitraan usaha,kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan penguatan kelembagaan pelaku utama Petambak Garam, pemberian bantuan peralatan untuk pengolahan, pemasaran. Kata kunci : kewenangan, petambak garam, optimalisasi.