Implementasi Pajak Penghasilan Pasca Berlakunya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di KPP Kabupaten Bangkalan

Keberhasilan peningkatan penerimaan negara tidak lepas dari kontribusi pemerintah. Tentu saja keberhasilan ini masih memiliki kelemahan ialah tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengesahkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hasil dari implementasi pajak penghasilan pada UU HPP di KPP Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada penyuluh pajak di KPP Kabupaten Bangkalan serta 5 wajib pajak UMKM yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak natura berjalan dengan baik walaupun memiliki kendala diawal implementasi, kemudian untuk implementasi batasan PTKP pada wajib pajak UMKM terkendala pada aplikasi yang tidak secara otomatis di awal implementasi dan selebihnya berjalan dengan baik, dan untuk implementasi wajib pajak orang pribadi serta badan berjalan dengan baik. Walaupun sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabupaten Bangkalan masih kurang menjerumus langsung ke Masyarakat. Untuk itu, diperlukan program sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat atau wajib pajak yang masih belum memahami dengan pasti mengenai kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan demikian perkembangan implementasi atas peraturan pada UU HPP di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan lebih maksimal lagi.