ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DALAM PERJANJIAN PENANAMAN HUTAN ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Ds. Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)

Penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pengupahan dalam Perjanjian Penanaman Hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan ngluyu Kabupaten Nganjuk) ini merupakan sebuah penelitian lapangan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana terkait sistem pengupahan dalam perjanjian penanaman hutan yang dilakukan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang ada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan secara rinci kejadian yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus karena penulis menganalisis berdasarkan hukum Islam kemudian digabungkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan praktek pengupahan dalam perjanjian kerjasama penanaman hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan dalam praktek perjanjian kerjasama penanaman hutan antara Perum Perhutani dengan LMDH jika dilihat dari akad Musaqah dan Ijarah sudah sesuai dari Rukun dan Syarat pada akad Musaqah dan Ijarah. Dan menjadi hal wajar dengan adanya hak guna lahan yang menjadi upah yang diberikan dapat dipresentasikan dengan ukuran nilai. Jika di lihat dari Hukum Islam, perjanjian ini di anggap baik oleh banyak pihak khususnya masyarakat yang berdomisili disekitar hutan. Perjanjian kerjasama ini dapat di sebut sebagai ‘Urf Shahih dimana sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun As-Sunnah, dan tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudharat.

Kata kunci: Sistem Pengupahan Ijarah, Pertanian, dan Hukum Islam.