PERANAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Pengawasan merupakan suatu hal yang esensial, pengawasan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah serta beberapa ketentuan lainnya. Pengawasan pengelolaan dana desa merupakan adanya penerapan standar dan kualitas pengawasan dana Desa di Indonesia. Kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini adalah adanya pengelolaan dana Desa yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya salah satunya pengelolaan dana Desa di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yang mana menitikberatkan pada bekerjanya aturan hukum di lapangan atau rule of law. Fokus penelitian ini adalah mencari peranan apa saja yang mendasari pengawasan Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terkait pengawasan atas penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa tersebut.rnUntuk mengetahui sejauh mana efektivitas Inspektorat haruslah diketahui dulu peran apa saja yang melatarbelakangi dalam pengawasan dana desa atas penyelewengan dan penyalahgunaan, apabila peran tersebut sudah diketahui maka efektivitas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa dapat di simpulkan sejauh mana dampak dari pengawasan Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa.rnHasil yang di peroleh adalah berbagai peranan yang melatarbelakangi kegiatan dari pengawasan, peran tersebut adalah peran fasilitator, peran penjamin mutu, peran konsultan, peran desiminator informasi, dan peran pembina pelaksanaan dari peran tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat dengan melalui berbagai tindakan, agar preventif atas penyelewengan dan penyalahgunaan atas dana desa tersebut dikatakan efektif, hal tersebut dilakukan karenakan tingkat pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan masih di katakan tidak efektif.