TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (122kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_COVER (2).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (296kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (273kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (624kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_CONLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (64kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_ REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (179kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32651-200111100278_APPENDICES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (429kB)
Abstract
Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian dan melanggar norma yang ada. Secara geografis Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau-pulau dan juga pesisir pantai. Yang berpeluang besar terjadinya tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Usaha tambak udang saat ini banyak dilakukan masyarakat, contohnya wilayah pesisir Pantai Lombang saat ini sudah hampir seluruhnya digunakan untuk usaha tambak udang yang menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan limbah tambak udang tidak dikelola dengan baik dan benar. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan pemerintah melakukan pengelolaan, pengawasan, penertiban terhadap kegiatan tambak udang. Kebijakan Sanksi dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana ketentuan peraturan daerah Kabupaten Sumenep belum terlaksana. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan yang didasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus. Hasil penelitian terhadap isu, peneliti mendapatkan fakta bahwa penegakan hukum belum pernah dilaksanakan oleh aparat penegak PERDA dikarenakan adanya batas kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Sumenep hanya memberikan sanksi administratif yang berbentuk peringatan tertulis yang ditujukan kepada petambak yang memiliki izin lingkungan, Sedangkan petambak yang tidak memiliki izin lingkungan sedang diupayakan sosialisasi tentang PERDA Kabupaten Sumenep. Selain itu PEMKAB Sumenep juga mempunyai tim P3 yang memiliki tugas dan fungsi, Pengelolaan, pengawasan dan penertiban. Penegakan hukum oleh tim P3 belum optimal menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan terlampauinya baku mutu air, baku mutu ambiens, baku mutu air laut.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM HARIS MAWARDI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Lingkungan Hidup, Kebijakan Peraturan Daerah, Penegakan Hukum |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 12:00 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:46 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/3101 |
