Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Terkait Mantan Narapidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Prespektif Integritas Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat. PenyelenggaraanPemilu dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). KPU memiliki tugas menyusun Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) untuk setiap tahapan Pemilu. PKPU yang terbaru terkait pencalonan legislatif yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Terdapat pasal yang cukup menyita perhatian khalayak khususnya para calon legislatif yaitu Pasal 11 ayat (6). Pada intinya pasal tersebut memuat bahwa mantan terpidana diperbolehkan maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik. Lahirnya PKPUPencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PPU-XXI/2023. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis harmonisasi PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan menganalisis PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap integritas Pemilu.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan danpendekatan konsep.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Pasal 11 ayat (6) PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Putusan Mahkamah Konstitusitelah terjadi disharmonisasi dan dapat merusak integritas Pemilu di Indonesia. Integirtas Pemilu sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi, apabila integritas Pemilu tidak terpenuhi atau tercapai akan memicu ketidakstabilan politik suatu negara.Kata kunci: Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Integritas.