TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP SIDANG E-LITIGASI PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak selalu dilakukan secara manual yaitu para pihak langsung datang ke persidangan tetapi dapat dilakukan secara online. Sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara online, namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik atau e-litigasi. Dimana pemanfaatan teknologi dalam proses persidangan merupakan harapan untuk menjawab permasalahan klasik dalam persidangan yaitu prosedur yang rumit, waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Penggunaan teknologi ini juga berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan Hakim dan karyawan Pengadilan Agama Bangkalan yang menangani sidang e-litigasi secara langsung serta data sekunder yang didapatkan peneliti melalui publikasi, informasi, seperti dokumentasi resmi, jurnal, buku-buku, dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sidang e-litigasi selama pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, dimana pihak yang berperkara lebih memilih persidangan manual. Dimana faktor yang mempengaruhi dikarenakan para pihak yang berperkara banyak yang tidak menguasi teknologi dan kurangnya sosialisai terkait sidang e-litigasi. Kedua, tinjauan Maslahah Mursalah termasuk kategori Maslahah al-Hajiyyat yang mana sidang e-litigasi tergolong kebutuhan sekunder, karena walaupun tidak menggunakan persidangan e-litigasi tidak akan menimbulkan mudharat yang besar. Dengan adanya sidang e-litigasi para pihak yang beperkara dapat menghemat biaya, waktu dan energi. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 2 yang dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transpanran, akuntabel, efektif, efisien dan modern dan juga pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.