Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pencegahan Victim Blaming Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus

Adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, menimbulkan munculnya korban yang disalahkan atau yang selanjutnya akan disebut sebagai Tindakan victim blaming. Penanganan kekerasan seksual dikampus dirasa kurang jelas, payung hukum yang kurang tepat sasaran, sumber daya manusia yang berprespektif sebagai korban tergolong minim serta pemulihan korban dianggap tidak penting. Perlindungan diberikan pada saksi ataupun korban yang mengalami sebuah perlakuan yang mengindikasikan pelecehan seksual, tujuannya tidak lain adalah mencegah adanya victim blaming yang notabene menyerang seorang perempuan, ataupun korban pelecehan seksual. Melihat keadaan ini maka dikeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan pengaturan definisi kekerasan seksual yang lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah melindungi korban yang tidak berdaya dalam keadaan pasca kejadian yang mendapat isu-isu buruk serta perlakuan tidak pantas ataupun victim blaming setelah mengalami kejadian pelecehan tersebut. untuk mencegah hal itu diperlukan layanan berbasis komunitas dan satuan tugas yang membantu mencegah terjadinnya Tindakan yang menjurus kearah victim blaming. Namun pada kampus daerah kabupaten Pamekasan dan Sumenep, tidak banyak ditemukan mahasiswa yang tahu akan keberadaan satuan tugas kekerasan seksual bahkan terdapat kampus yang belum memiliki satgas PPKS seperti anjuran Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh bersumber dari observasi dan wawancara serta dengan mengumpulkan data-data dari kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Langkah-langkah yang dilakukan oleh kampus-kampus tersebut kurang lebih hampir memiliki kesamaan seperti melakukan kampanye lewat sosial media ataupun melakukan sinergi antar fakultas untuk mensosialisasikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selain itu upaya satgas PPKS memastikan bahwa pimpinan mengetahui terjadinya hal seperti ini agar korban merasa aman dan merasa bahwa tindakan yang dilakukan tidak salah.