ANALISIS HUKUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2025 DALAM MEMBATASI POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang dialokasikan melalui APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Besarnya alokasi Dana Desa menuntu pengelolaan yang akuntabel dan pengawas yang efektif guna mencegah potensi penyalahgunaan. Untuk memeperkuat pengendalian tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaa, dan penyaluran dana desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan perlunya penguatan penyaluran Dana Desa dalam konteks tata kelola fiskal dan dukungan terhadap prioritas nasional, serta mengkaji pengaturan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 sebagai instrumen pencegahan penyelewengan Dana Desa.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa dan PMK Nomor 81 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan penyaluran Dana Desa merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai bagian dari keuangan negara sekaligus instrumen pendukung prioritas pembangunan nasional. PMK Nomor 81 Tahun 2025 menerapkan mekanisme preventive control melalui pengetatan persyaratan penyaluran, pelaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran, integrasi sistem elektronik OM-SPAN TKD, serta sanksi administratif. Pengaturan tersebut pada dasarnya selaras dengan kewenangan Menteri Keuangan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, namun tetap harus diterapkan secara proporsional agar tidak mengurangi otonomi desa.