PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA SINGKAT UNTUK MENGHINDARI PENUMPUKAN PERKARA DI PN SUMENEP

Penumpukan perkara pidana merupakan permasalahan dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri Sumenep mencatat 318 perkara pidana pada tahun 2024, tertinggi di antara empat kabupaten di Madura, dengan rasio hakim terhadap perkara mencapai 1:53. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa seluruh perkara diselesaikan melalui acara pemeriksaan biasa, padahal sebanyak 174 perkara di antaranya memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui acara pemeriksaan singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penerapan acara pemeriksaan singkat di PN Sumenep serta merumuskan solusi strategis guna meminimalisir penumpukan perkara secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan eksploratif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi ketiadaan Memorandum of Understanding (MoU) antara pengadilan dan kejaksaan, hambatan geografis kepulauan yang memperlambat pemanggilan saksi, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum. Sebagai solusi, optimalisasi acara pemeriksaan singkat berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru menjadi instrumen utama. Penerapan persidangan elektronik berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 juga direkomendasikan untuk mengatasi kendala geografis. Pengalaman PN Surabaya membuktikan bahwa acara pemeriksaan singkat dapat diterapkan secara efektif untuk berbagai jenis perkara pidana.