TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR LAYANAN SHOPPE PAYLATER (Studi Kasus Pada Aplikasi Shoppe)

Shoppe Paylater merupakan pinjaman online berbasis konsumsi yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang cepat dan tidak di persyaratkan adanya agunan. Shoppe Paylater merupakan fitur layanan yang berbasis utang yang dalam islam menggunakan akad qarḍ. Di dalam akad qarḍ tidak diperbolehkan adanya tambahan. Sedangkan di dalam fitur Shoppe Paylater terdapat biaya-biaya tambahan. Dan kemudahan yang diberikan oleh fitur tersebut terdapat resiko bisa terlilit utang karena proses pengajuannya mudah yang pada akhirnya banyak pengguna yang mengalami gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik paylater pada Shopee dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik fitur layanan Shopee Paylater.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris dan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini selanjutnya akan di analisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang terjadi di lapangan mengenai proses penyelesaian gagal bayar di fitur Shoppe PayLater, yang kemudian di analisa dengan menggunakan teori. Sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Praktik layanan Shoppe Paylater dari segi rukun syarat jual beli dan akad qarḍ telah terpenuhi. Akan tetapi biaya-biaya tambahan seperti biaya penanganan sebesar 1%, dan bunga sekecil-kecilnya 2.95% itu tidak diperbolehkan. 2) Proses penyelesaian yang dilakukan pada fitur Shopee Paylater penyelesaiannya lebih kepada musyawarah yakni dengan melalui perantara pihak ketiga (debt collector) dan tim terkait Shopee. 3) Penggunaan sanksi berupa denda yang diberikan kepada pengguna yang mengalami keterlamabtan pembayaran tidak termasuk denda dalam kaitan syarth jaza’i dan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.