PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AGEN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR

Laku pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif) yaitu Program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam program laku pandai yang sudah berjalan selama ini ternyata masih terdapat permasalahan-permasalahan.Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan hukum antara bank dengan agen layanan keuangan tanpa kantor dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat agen laku pandai yang melakukan pemalsuan data dan lalai dalam menjaga kerahasiaan data nasabah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Aprroach).
Hasil penelitian ini menunjukkan, Hubungan hukum antara Bank dengan Agen Laku Pandai yaitu hubungan yang terjalin dengan pemberian kuasa dalam Pasal 1792 BW yang mana perjanjian tersebut terjalin antara Bank dengan Agen. Perjanjian bank dengan agen sebagai perjanjian tidak bernama bukan perjanjian keagenan karena tidak adanya peraturannya dalam KUHD atau BW mengenai perjanjian keagenan, dan dalam perlindungan hukum sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas menfasilitasi perlindungan konsumen, yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada konsumen dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Di samping itu, bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangn meliputi perlindungan dalam arti upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen.

Kata kunci: Laku Pandai – Hubungan Hukum – Perlindungan Hukum.