IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN MOJOKERTO MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012-2032

Pembangunan nasional yang meliputi pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan dan lain-lain mempunyai kedudukan penting dalam aktivitas pembangunan nasional di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang yang berkaitan dengan para pelaku kegiatan bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Dalam kegiatan menunjang perekonomian nasional yang berupa pembangunan indutri terdapat konflik dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penerapan dari Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 dalam pelaksanaan pengendalian penggunaan lahan dan menganalisis penegakan hukum mengenai konflik dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan.rnMetode penelitian dilakukan secara yuridis empiris dengan melakukan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan kasus yang selanjutnya akan dianalisis bersifat kualittif.rnImplementasi pengendalian penggunaan lahan tata ruang di wilayah Kabupaten Mojokerto dilakukan secara optimal oleh Dinas PUPR melalui Pasal 67 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 dilakukan pemetaan zonasi wilayah strategis, pengelolaan perizinan, serta sosialisasi pada masyarakat terkait kebijakan penataan ruang. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dilakukan melalui sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis dan pembongkaran pembangunan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat 2 dan 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032. Kata kunci: pembangunan-pemanfaatan lahan-penegakan hukum