IMPLEMENTASI PERATURAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA JAMU DI KABUPATEN BANGKALAN

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH ditegaskan dalam pasal 3 dan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM, maka di tiap- tiap daerah harus melaksanakan undang-undang ini khususnya Kabupaten Bangkalan yang terletak di pulau Madura dengan banyak warisan resep ramuan tradisional secara turun menurun.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan in-depth interview dalam studi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan efektifitas peraturan sertifikasi halal umkm jamu di Bangkalan; 2) Mengetahui pemahaman pelaku UMKM di Bangkalan terhadap produk bersertifikasi halal.
Hasil penelitian ini ditargetkan memiliki luaran: (1) Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-4); (2) Makalah yang diseminarkan pada forum ilmiah nasional dan/atau internasional; dan (3) Pengayaan bahan ajar. Sebagai sumbangsih dalam bidang keilmuan penelitian ini dapat menjadi landasan kajian mengenai Implementasi Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Jamu Di Kabupaten Bangkalan, serta menjadi tolak ukur tingkat pemahaman pelaku UMKM jamu terhdap sertifikasi halal di Bangkalan.