Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Pengrajin Batik Tanjung Bumi (studi kasus di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)

ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Pengrajin Batik Tanjung Bumi (Studi Kasus di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan) dilatarbelakangi oleh adanya sistem pengupahan terhadap pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh yang dinilai kurang layak sebab perbandingan terbalik mengenai kesejahteraan hidup antara pengrajin batik dan pengelola kelompok pengrajin. Upah yang diterima oleh pengrajin batik berkisar nominal Rp.30.000,- sedangkan daya jual hasil kerja pengrajin batik bisa mencapai Rp.300.000,- sampai jutaan rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan pengrajin batik Tanjung Bumi di Desa Tlangoh dan untuk mengetahui analisis komparatif hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan pengrajin batik tanjung bumi di Desa Tlangoh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi dan didukung dengan data sekunder yang dapat diperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif sosiologis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait sistem pengupahan pengrajin batik Tanjung Bumi adalah diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak dilihat dari hukum Islam perspektif muamalah (Ija>rah) dinilai telah memenuhi syarat dan rukun ija>rah. Akan tetapi, sistem pemotongan upah sepihak terhadap pengrajin batik menyebabkan fasakhnya akad dan tidak diperkenankan dalam Islam baik yang dijelaskan dalam Al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama serta dianggap melanggar asas-asas perjanjian akad. Sedangkan dalam hukum ketenagakerjaan, baik sistem pengupahan ataupun sistem pemotongan upah sepihak tidak diperkenankan karena dinilai jauh dari taraf kelayakan dan kebijakan upah serta dianggap melanggar perjanjian yang sesuai dengan aturan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan, sistem pengupahan, pemotongan upah.