ANALISIS KEMANDIRIAN, EFEKTIFITAS, DAN EFISIENSI KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus 4 Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2011-2015)

Pada era reformasi ini, sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, tetapi tetap berada dibawah pengawasan pemerintah pusat untuk keutuhan NKRI. Setelah Otonomi Daerah kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis sebuah derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah dalam 4 Kabupaten di Pulau Madura. Penelitian ini kuantitatif deskriptif dengan metode yang digunakan yaitu analisis rasio dan menggunakan jenis data sekunder berdasarkan instansi atau dinas terkait di 4 Kabupaten Pulau Madura.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi keuangan daerah Pulau Madura pada tahun 2011-2015 secara rata-rata dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah masih rendah. Perbandingan tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah yaitu Kabupaten Pamekasan pada tingkat kemampuan kemandirian 13,03 % dengan pola hubungannya instruktif, dan efektifitasnya 81,10 % dengan kriteria cukup efektif, dan efisiensi keuangan daerah 97,6 % dengan kriteria kurang efisien. Kabupaten Sumenep kemandirian keuangan daerah masih instruktif pola hubungannya yaitu 9,86 %, dan tingkat efektifitasnya 94,43 % dengan kriteria efektif, dan kurang efisien kemampuan manajemen keuangannya sebesar 96,9 %. Kabupaten Bangkalan pada kemandirian keuangan daerah yaitu 10,9 % dengan kriteria instruktif pola hubungannya, dan tingkat efektifitas keuangan daerah kriteria efektif sebesar 93,39 %, dan tingkat efisiensi masih kurang efisien yaitu 92,9 % . Kabupaten Sampang termasuk kategori urutan paling akhir dalam tingkat sumber penerimaan PAD, dengan tingkat kemampuan kemandirian keuangan daerah pola hubungannya instruktif yaitu sebesar 9,96 %, dan tingkat efektifitasnya kriteria efektif dengan nilai rasio 93,98 %, tetapi masih kurang efisien manajemen keuangan daerah sebesar 97,7 %. Jadi Pulau Madura dalam 4 Kabupaten masih ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pola hubungannya Instruktif dalam kemandirian keuangan daerah, walaupun rata-rata efektif dalam pelaksanaan program, akan tetapi masih kurang efisien dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah. Sehingga dalam penerapan otonomi dan desentralisasi fiskalnya masih rendah.