ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS MUTIARA INDAH

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan unsur SPIP dalam
pengadaan barang dan jasa. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus
pada Dinas Mutiara Indah Kabupaten Samudera. Informan penelitian para pihak
yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta para pihak yang dapat
memberikan informasi yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan unsur SPIP dalam pengadaan
barang dan jasa hampir seluruhnya masih masuk dalam kategori lemah hanya
unsur informasi dan komunikasi yang masuk kategori cukup.
Oleh sebab itu pada tiap unsur SPIP dalam pengadaan barang dan jasa
masih ditemukan banyak kelemahan. Pada unsur lingkungan pimpinan belum
menunjukkan sikap teladan atas perilaku etis dibuktikan dengan pimpinan yang
menerima “tanda terima kasih” dari rekanan, terkait kebijakan dan prosedur
pengadaan SKPD belum menegakkan tindakan yang tepat ditunjukkan dengan
masih ditemuinya penyimpangan yang berulang, pada pelaksanaan pengadaan
masih ditemui adanya intervensi atas penugasan yaitu pihak-pihak yang terlibat
pengadaan melakukan perilaku yang kurang etis dalam menentukan pihak ketiga,
masih kurangnya kompetensi dari para pejabat pengadaan, pimpinan kurang
memperhatikan risiko pelaksanaan kegiatan pengadaan sesuai aturan, kebijakan
pembinaan SDM belum dibuatkan standar prosedur secara tertulis dan
perwujudan peran apip belum efektif. Selanjutnya unsur penilaian risiko masih
lemah pendokumentasian terkait risiko belum dilaksanakan dan identifikasi risiko
belum menjadi prioritas. Kegiatan pengendalian masih lemah penetapan dan reviu
atas indikator dan ukuran kinerja pada kegiatan pengadaan barang dan jasa masih
sebatas formalitas untuk memenuhi permintaan laporan, pengendalian fisik atas
aset belum optimal, dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian
penting tidak valid. Unsur informasi dan komunikasi telah dilaksanakan, informasi
telah dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait tugas dan
tanggungjawabnya, selain itu telah menggunakan berbagai sarana komunikasi,
namun pelaksanaannya juga masih belum optimal. Unsur yang terakhir yaitu
pemantauan masih lemah PA/KPA biasanya hanya meminta laporan dari PPK atau konsultan pengawas, pimpinan tidak memantau kelapangan, pimpinan tidak
pernah melakukan sidak langsung kelapangan. Atas kelemahan-kelemahan yang
masih ditemukan pada tiap unsurnya peneliti memberikan beberapa altenatif solusi
untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pengadaan.

Kata kunci : SPIP, Pengendalian Intern Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa.