MYSTERY BOX DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS FIKIH MUAMALAH MAZHAB SYAFII DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli produk mystery box di platform e-commerce khususnya Shopee, yang menawarkan paket dengan isi yang tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Meskipun populer sebagai bentuk hiburan dan bentuk strategi pemasaran, praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait adanya unsur ketidakpastian (gharar) dan potensi kerugian konsumen akibat ketimpangan informasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis praktik jual beli mystery box di Shopee dalam perspektif fikih muamalah mazhab Syafi'i dan relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.rnJenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi langsung pada aplikasi Shopee serta wawancara semi-terstruktur bersama delapan konsumen aktif dan tokoh agama. Sementara itu, data sekunder mencakup kitab-kitab standar fikih mazhab Syafi'i seperti Fath al-Qarīb, Fath al-Mu'in, dan al-Majmū' serta regulasi perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli mystery box di Shopee mengandung unsur gharar fahish (ketidakjelasan yang berat) karena objek akad tidak diketahui secara spesifik terkait jenis, kualitas, dan nilainya saat bertransaksi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i ketidakjelasan objek tersebut menyebabkan akad menjadi fāsid (rusak) karena melanggar syarat sah jual beli, meskipun terdapat keridaan dari pembeli. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa prinsip larangan gharar memiliki relevansi yang kuat dengan UUPK, khususnya terkait hak konsumen atas informasi yang jelas, jujur, dan benar yang tertera di dalam pasal 4 huruf c, serta pelaku usaha wajib memberikan transparansi produk sesuai pasal 7 huruf b. Keselarasan antara hukum Islam dengan hukum positif ini memperkuat perlindungan bagi konsumen dari praktik jual beli yang bersifat spekulatif dan tidak transparan.