ANALISIS PENETAPAN MU’NAH PADA PEMBIAYAAN RAHN EMAS DAN RAHN FLEKSI DI PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Sukolilo)

Penetapan mu’nah pada produk pembiayaan rahn emas dan rahn fleksi di Pegadaian Syariah masih menjadi isu penting dalam implementasi prinsip syariah karena terdapat indikasi bahwa biaya mu’nah dikaitkan dengan besarnya jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Padahal, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, mu’nah seharusnya ditetapkan berdasarkan biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan mu’nah pada pembiayaan rahn emas dan rahn fleksi di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak internal Pegadaian Syariah dan nasabah, serta dokumentasi dengan 2 informan utama pihak internal Pegadaian dan 2 nasabah. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan fatwa yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan ketepatan analisis, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak NVivo dalam memetakan tema, hubungan antarinforman, serta pola-pola yang muncul dari hasil wawancara secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan mu’nah pada pembiayaan rahn emas dan rahn fleksi dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, penaksiran barang jaminan, penentuan jumlah pinjaman, dan penetapan biaya mu’nah. Dalam praktiknya, besaran mu’nah yang dibebankan kepada nasabah masih dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang diambil, sehingga semakin besar pinjaman yang diterima maka semakin besar pula mu’nah yang dikenakan. Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena mu’nah seharusnya didasarkan pada biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep normatif yang diatur dalam fatwa dengan praktik empiris yang diterapkan di Pegadaian Syariah UPS Sukolilo. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan penetapan mu’nah agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai implementasi akad rahn, penetapan mu’nah, serta evaluasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah non-bank sebagai upaya mewujudkan praktik pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.