ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PRIORITAS PENERIMA ZAKAT FITRAH DI DESA SERABI BARAT, KECAMATAN MODUNG, KABUPATEN BANGKALAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pendistribusian zakat fitrah serta tinjauan hukum Islam terhadap prioritas penerima zakat fitrah dalam upaya melindungi hak-hak mustahik di Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian zakat fitrah, yang disebabkan oleh proses pendataan mustahik yang tidak dilakukan secara langsung oleh amil, melainkan oleh aparat dusun, sehingga berpotensi menimbulkan penilaian subjektif.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, serta amil zakat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya fiqh zakat.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Serabi Barat dilakukan melalui pengumpulan oleh amil zakat yang telah ditunjuk secara resmi, kemudian disalurkan kepada mustahik berdasarkan data dari masing-masing dusun. Dalam praktiknya, pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin, serta sebagian dialokasikan kepada fisabilillah. Namun, terdapat permasalahan dalam proses pendataan yang tidak melibatkan verifikasi langsung oleh amil, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Selain itu, kelebihan zakat fitrah dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid dan yayasan.rnDalam perspektif hukum Islam, prioritas pemberian zakat kepada fakir dan miskin dinilai sesuai dengan tujuan utama zakat fitrah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana didukung oleh dalil Al-Qur’an dan hadits. Namun, pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan fisik seperti masjid masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, sehingga perlu kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menyimpang dari tujuan syariat. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi zakat agar lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.