ASPEK HUKUM PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA DARI TINGKAT PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PROSES PERSIDANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

ABSTRAK

Dalam proses penahanan seringkali penyidik demi pemeriksaan memperpanjang penahanan tanpa batas atau waktu yang diberikan dalam hukum sudah habis tetapi pemeriksaan tetap berjalan, sehingga berdampak pada pengekangan terhadap hak-hak terdakwa/tersangka. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses peralihan tanggung jawab yuridis penahanan dari penyidik ke penuntut umum, serta permasalahan yuridis yang dihadapi oleh lembaga kepolisian sebagai penyidik dan lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum serta cara mengatasinya.
Penelitian bersifat yuridis normatif, dengan menggunakanan sumber bahan hukum primer yaitu bahan–bahan hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHAP serta bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa pendapat-pendapat para ahli hukum pidana maupun literatur-literatur yang dapat memberikan penjelasan tentang pidana dan pemidanaan serta literatur-literatur terkait. Teknik pengambilan bahan hukum dari studi kepustakaan. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa aspek hukum peralihan tanggung jawab penahanan terhadap tersangka/terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan proses PERSIDANGAN menurut hukum acara pidana adalah suatu proses penyidikan suatu perkara pidana telah selesai dibuat oleh penyidik dan dianggap lengkap oleh penuntut umum serta perkara tersebut telah dilimpahkan kepada penuntut umum, selanjutnya penuntut umum menunggu putusan pengadilan..
Berdasarkan pengkajian melalui metode dan pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwap pengalihan jenis penahanan dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa kepada para pihak yang terkait dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Penetapan batas waktu penahanan yang menjadi kewenangan bagi penegak hukum (khususnya penyidik) sudah habis, tetapi pemeriksaan belum selesai, maka penyidikan harus dihentikan dan terdakwa/tersangka harus dibebaskan demi hukum. Hal ini merupakan untuk memperoleh kepastian hukum..

KATA KUNCI : Peralihan Tanggung Jawab, Penahanan Tersangka /Terdakwa, Tingkat Penyidikan sampai proses persidangan