PERLINDUNGAN HUKUM MUNFIQ TERHADAP PENGGUNA QRIS SEBAGAI MEDIA DIGITAL PENGHIMPUNAN DANA INFAK DAN SEDEKAH DI MASJID JAMI GRESIK : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi praktik filantropi Islam, salah satunya melalui penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai media penghimpunan dana infak dan sedekah di masjid. Meskipun QRIS menawarkan kemudahan transaksi, penggunaannya berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi munfiq, seperti potensi penipuan, ketiadaan SOP tertulis, minimnya transparansi pelaporan, dan belum adanya mekanisme pengaduan yang formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penggunaan QRIS di Masjid Jami' Gresik serta menganalisis perlindungan hukum bagi munfiq dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.rnPenelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan delapan informan yang terdiri dari tiga pengurus masjid dan lima jamaah, yang dipilih secara purposive sampling, serta dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah dan Teori Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan QRIS di Masjid Jami' Gresik berjalan secara praktis dan efisien serta mendapat respons positif dari jamaah. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan QRIS secara prinsip telah sesuai dengan nilai amanah dan kemaslahatan, namun prinsip hifz al-māl belum terpenuhi secara menyeluruh karena pelaporan keuangan tidak dilakukan secara rutin dan terdokumentasi. Dari perspektif hukum positif, perlindungan munfiq telah terpenuhi secara teknis melalui pengawasan Bank Indonesia, namun lemah secara administratif akibat ketiadaan SOP tertulis dan mekanisme pengaduan yang formal. Dengan demikian, perlindungan hukum munfiq dalam penggunaan QRIS di Masjid Jami' Gresik masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi pelaporan, dokumentasi prosedur, dan mekanisme pengaduan yang terstruktur.