Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga pemasyarakatan Pamekasan

Pemidanaan bertujuan untuk pembinaan narapidana baik secara psikis maupun fisik agar dapat atau siap kembali ke dalam lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan taat hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran aparat hukum salah satunya hakim pengawas dan pengamat dimana peran hakim pengawas dan pengamat ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan yang dieksekusi oleh jaksa dan pelaksanaanya dalam lembaga permasyarakatan, namun dalam prakteknya terkadang hakim pengawas dan pengamat tidak optimal dalam menjalankan perananya. Hal ini nantinya akan berdampak tidak optimalnya fungsi pemidanaan bagi para narapidana. Isu hukum dalam penelitian ini adalah menganalisa implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat terhadap kejahatan di lembaga pemasyarakatan pamekasan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yuridis yaitu dengan mengambil data langsung dari lapangan baik terhadap hakim pengawas dan pengamat pengadilan negeri pamekasan maupun petugas lembaga pemasyarakatan pamekasan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, hakim pengawas dan pengamat masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya namun dalam pelaksanaannya pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam menanggulangi kejahatan di lembaga pemasyarakatan pamekasan dapat dikatakan masih belum optimal, karena menurut hakim pengawas dan pengamat terkait kejahatan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan urusan dan tanggung jawab pihak lembaga pemasyarakatan. Serta ketentuan-ketentuan yang ada baik di dalam Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak sepenuhnya dilakukan sebagaimana dengan mestinya.