KUALIFIKASI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENILAIAN BURUK OLEH FOOD REVIEWER TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO (STUDI KASUS TASYI ATHASYIA)

Perkembangan media sosial melahirkan profesi food reviewer yang berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen dan kelangsungan usaha UMKM. Ulasan negatif yang disampaikan secara tidak proporsional berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi pelaku usaha. Kasus food reviewer Tasyi Athasyia yang memberikan penilaian buruk terhadap produk bika ambon milik UMKM Ci Mehong menjadi fokus kajian ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah penilaian buruk food reviewer dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan apakah perbuatan Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer mencakup Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menemukan ada tidaknya kekosongan norma dalam pengaturan tanggung jawab hukum konten kreator di era digital.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian buruk oleh food reviewer tidak merupakan PMH, melainkan harus memenuhi lima unsur kumulatif: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Adapun perbuatan Tasyi Athasyia terbukti memenuhi seluruh unsur tersebut. Ulasannya melanggar hak subjektif pelaku UMKM atas nama baik dan reputasi usaha, mengandung kelalaian serius karena tidak disertai verifikasi memadai, serta mengakibatkan kerugian materiil berupa penurunan omzet dan kerugian immateriil berupa kerusakan reputasi yang bersifat permanen. Dengan demikian, perbuatan Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga pelaku UMKM yang dirugikan memiliki landasan hukum untuk menuntut ganti rugi.