Kesenjangan Gender Dalam Pemberian Upah Buruh Tani Padi di Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang (Kajian Konsep Ijārah ‘Alā Al-‘Amal dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan).

Kesenjangan gender dalam pemberian upah masih menjadi persoalan yang sering dijumpai di sektor pertanian, khususnya pada buruh tani padi. Hal seperti ini juga terjadi di Desa Tanggungkramat, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, terdapat perbedaan upah yang diterima oleh buruh tani padi laki-laki yang mendapat upah lebih tinggi dibandingkan buruh tani padi perempuan meskipun mereka melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan dan waktu yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui mengenai bentuk praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi (laki-laki dan perempuan) di Desa Tanggungkramat, serta (2) menganalisis praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berdasarkan kajian konsep ijārah ‘alā al-‘amal dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yaitu pemilik lahan sawah dan buruh tani padi laki-laki dan perempuan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya ilmiah, dokumen, serta buku-buku yang relevan membahas mengenai kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian upah buruh tani padi laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan nilai upahnya karena adanya faktor perbedaan produktivitas dan tanggung jawab buruh tani padi. Berdasarkan konsep ijārah ‘alā al-‘amal pemberian upah buruh tani padi laki-laki dan perempuan di Desa Tanggungkramat telah sah, sesuai dengan rukun, syarat, serta dalam pemberian upah kepada pihak buruh tani padi laki-laki dan perempuan diberikan oleh pihak pemilik lahan sawah pada saat selesainya pekerjaan dilakukan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum sesuai, karena dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian upah tidak membeda-bedakan antara buruh tani padi laki-laki dan perempuan keduanya berhak menerima upah yang sama atas pekerjaan yang sama nilainya. Namun sebenarnya peraturan ini lebih sesuai untuk mengatur pengupahan pada sektor formal, dan kurang sesuai jika digunakan pada sektor informal seperti pengupahan pada buruh tani pada penelitian ini, karena secara substantif perbedaan upah masih dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan dari segi produktivitas maupun hasil kerja yang didapat.