TINJAUAN PERSPEKTIF MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ROKOK TANPA CUKAI DI DESA BAJANG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

Wilayah Madura kabupaten Pamekasan sangat marak praktik perdagangan rokok tanpa pita cukai khususnya di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan di mana praktek perdagangan ini menjadi fenomena ekonomi sekaligus problematika hukum. Keberadaan rokok ilegal ini menciptakan kontradiksi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dengan kepatuhan terhadap regulasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktek perdagangan rokok tanpa cukai di lokasi tersebut serta menganalisis keabsahannya berdasarkan prinsip jual beli dalam Islam, perspektif Maṣlaḥah, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.rnrnPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang berlokasi di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder yang bersumber dari buku, artiker jurnal dan lainya. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk membedah fenomena perdagangan dari aspek hukum dan sosial.rnrnHasil penelitian menyimpulkan bahwa walaupun transaksi rokok ilegal secara formal memenuhi rukun jual beli, namun secara substansi praktik inin di larang dalam Hukum Islam. Berdasarkan teori Maṣlaḥah, praktik peredaran rokok ilegal tidak memberikan kemaslahatan karena manfaat ekonomi yang diperoleh tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kerugian negara, risiko kesehatan, dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, praktik ini lebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada kemanfaatan. Dari sisi hukum positif, kegiatan ini melanggar UU No. 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan 55, sehingga tidak hanya tergolong sebagai tindak pidana, tetapi juga merupakan bentuk penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara serta melemahkan pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk berbahaya di masyarakat.